Saat ini, DPRD Kota Banjarmasin Tak Miliki Ketua

Saat ini, DPRD Kota Banjarmasin Tak Miliki Ketua Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali (dua kiri) dikawal petugas KPK saat hendak jalani pemeriksaan.

Pasca Pencopotan Iwan Rusmali yang terjaring OTT kasus suap Rp 50,5 Miliar.

BANJARMASIN, kitanusantara – Untuk kesekian kalinya, pejabat negeri ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini perbuatan bejat tersebut dilakukan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, yang diduga terlibat suap persetujuan penetapan Perda penanaman modal PDAM Bandarmasih senilai Rp 50,5 miliar. Kini, Iwan Rusmali diberhentikan dari kursi wakil rakyat kota setempat.

Pemberhentian Ketua DPRD Kota Banjarmasin periode 2014-2019 tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin yang digelar pada Jumat (6/10/2017) malam.

Bersamaan itu, rapat paripurna internal yang dihadiri sebanyak 29 dari 45 anggota DPRD Banjarmasin tersebut, menyampaikan pengangkatan calon Ketua DPRD Banjarmasin selanjutnya Ananda atas usul partai politiknya, yakni Partai Golongan Karya (Golkar).

"Setelah siang tadi kita rapatkan di Badan Musyawarah (Banmus), karena sudah ada surat dari fraksi Golkar atas pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Kota Banjarmasin periode 2014-2019, maka kita paripurnakan malam ini," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Suprayogi usai rapat paripurna, seperti dilansir Antara.

Menurut politisi PDIP itu, atas usulan partai Golkar karena kadernya yang menjabat Ketua DPRD Kota Banjarmasin berhalangan, yakni tersangka dan ditahan di KPK, maka ditetapkan hal itu.

"Intinya rapat paripurna ini proses pemberhentian Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, tidak memberhentikan sebagai anggota DPRD," tegas Suprayogi.

Menurut dia, dengan diberhentikannya sebagai Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali otomatis sebagai anggota DPRD biasa. "Masalah memberhentikan jadi anggota DPRD itu hak partainya," terang Suprayogi.

Dia menyatakan, hasil rapat paripurna ini akan disampaikan ke Wali Kota Banjarmasin dan diteruskan ke Gubernur Kalsel untuk ditetapkan dan mengangkat penggantinya sesuai usulan Ananda yang saat ini menjabat anggota komisi II.

"Jadi masalah kapan ditetapkannya Ketua DPRD Kota Banjarmasin selanjutnya, menunggu surat penetapan gubernur," ucap Suprayogi.

Senada, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, Matnor Ali menyatakan, partainya sudah memutuskan untuk memberhentikan Iwan Rusmali sebagai Ketua DPRD Kota Banjarmasin periode 2014-2019, dan menggantinya dengan Hj Ananda yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin.

"Kalau dari keanggotaan DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali belum diberhentikan," tegas Matnor Ali.

Meskipun, lanjut Matnor Ali, partainya di tingkat provinsi sebenarnya sudah menyampaikan surat usulan pemberhentian Iwan Rusmali sebagai kader partai dan anggota DPRD ke DPP Golkar.

"Ya, belum ada lagi surat dari DPP, sehingga beliau (Iwan Rusmali) tetap menjadi anggota DPRD kota," ujar Matnor Ali.

Untuk diketahui, Iwan Rusmali terjaring OTT KPK dalam kasus suap persetujuan penetapan Perda tentang penyertaan modal bagi PDAM Bandarmasih sebesar Rp 50,5 miliar, bersertanya juga ditangkap anggota DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi, Dirut PDAM Muslih dan Manajer Keuangan PDAM Transis. (cb-bbs)