Pejabat Saling Tuding dan Lempar Tanggung Jawab

Pejabat Saling Tuding dan Lempar Tanggung Jawab Kantor ULP Pemkot Surabaya (foto: slamet).

Terkait pemenang lelang tender pengadaan makanan dan sayuran di Liponsos Surabaya.

SURABAYA, kitanusantara – Dugaan praktek kotor di lingkup dinas sosial (Dinsos) Kota Surabaya, khususnya di Liponsos Keputih Surabaya, dalam proses pemenangan tender lelang menebar aroma busuk. Ketidak-terbukaan terhadap publik oleh pejabat dinas setempat, seolah membenarkan terjadinya kongkaling dengan pihak penyedia jasa atau pemenang tender.

Penunjukkan Rudi oleh Dinsos Surabaya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), sebagai pengganti Ka UPTD Liponsos Keputih, Sugianto secara prosedur tidak memiliki sertifikasi sebagai PPK, perlu dikaji ulang. Ini karena Rudi seolah memberi tirani terhadap media saat konfirmasi terkait lelang di pondok berpelat merah itu.

Rudi PPK Liponsos Keputih Surabaya (foto: slamet).

Saat kitanusantara.com meminta konfirmasi, justru Rudi menyebut nama Erni yang paham betul masalah pemenang lelang. Bahkan Rudi menuding Erni selaku pejabat lama yang bertanggung jawab masalah tersebut. Untuk informasi, dulu Erni memegang jabatan selaku Ka UPTD Liponsos Keputih dan saat ini berpindah tugas sebagai Ka UPTD Liponsos Villa Kalijudan Indah.

Saling silang pun terjadi. Saat ditemui di kantornya, tak pelak Erni menangkis tudingan Rudi. Menurut Erni, pada Desember 2016, dirinya mengakui telah mengajukan usulan tender bahan makanan dan sayuran ke unit layanan pengadaan (ULP) Pemkot Surabaya.

“Saat itu saya masih menjabat kepala UPTD Liponsos Keputih,” ujar Erni.

Namun, lanjut Erni, sejak Januari 2017, dirinya dipindah-tugaskan sebagai Kepala UPTD Liponsos Villa Kalijudan. Dan secara bersamaan pula, pengajuan tender lelang disetujui ULP Pemkot Surabaya.

“Secara otomatis, saya tidak berhak atas pengajuan tender tersebut. Yang berhak adalah PPK baru yang ditunjuk (Rudi, red),” tukas Erni.

Ditambahkan, pihak ULP menentukan penunjukan pemenang lelang, selanjutnya ULP menyerahkan draf lelang tender guna pembubuhan tanda tangan dari PKK yang ditunjuk.

“Jadi tidak benar jika saya yang bertanggung jawab. Tudingan yang ditujukan kepada saya adalah pribadi yang ngawur dan tidak mengerti,” cetus Erni.

Nah, bukan tidak mungkin, keterangan dan tudingan yang disampaikan Rudi kepada media, termasuk sebuah kebohongan publik yang dilakukan seorang pejabat. Sangat beralasan jika pihak kepolisian dan kejaksaan patut memeriksa proses pengadaan makanan dan sayuran di pondok tersebut. (met)