Novanto Tetap Dicekal KPK hingga April 2018

Novanto Tetap Dicekal KPK hingga April 2018 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto

Pasca menang praperadilan di PN Jakarta Selatan.

JAKARTA, Kita Nusantara– Menang di praperadilan tidak lantas membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto bebas bergerak. Gerak langkah Novanto masih ‘dihadang’ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhum Ham), Agung Sampurno mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang perpanjangan pencegahan dan tangkal (cekal) untuk Novanto hingga April 2018.

"Kemarin, 2 Oktober 2017 ada surat dari KPK yang ditandatangani oleh Ketua KPK, isinya pencegahan pelarangan ke luar negeri atas nama Pak SN untuk kasus pengadaan KTP Elektronik," kata Agung, kepada media di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Pada 10 April 2017, KPK mengirim surat dengan isi sama kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Pencekalan pertama akan berakhir pada 10 Oktober. Ketua umum Partai Golkar itu dicegah tangkal ke luar negeri dalam kapasitasnya sebaga saksi proyek KTP Elektronik (e-KTP).

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, yang mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto pada 29 September 201 lalu, dan menyatakan penetapannya Novanto sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

KPK sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan lagi surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Novanto.

Lembaga anti rasuah ini juga menetapkan enam tersangka dalam kasus e-KTP, yang terbaru adalah Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, yang diumumkan pada 27 September 2017.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman, serta Sugiharto dan kawan-kawan. Anang S Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek e-KTP.

KPK menduga Anang membantu penyediaan uang tambahan untuk bantuan hukum Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2 miliar dan kebutuhan lainnya terkait dengan proses proyek KTP-e serta menyiapkan uang sejumlah 500 ribu dolar AS dan Rp1 miliar untuk diserahkan kepada anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani.  (cb-bbs)