Di Tulungagung, Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Dana Desa

Di Tulungagung, Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Dana Desa Ilustrasi-Ayo kawal dana desa (net).

TULUNGAGUNG, – Penanganan kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015-2016, dengan terlapor Kepala Desa (Kades) Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, oleh Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, kian ditingkatkan.

"Status kasus ini kami naikkan ke penyelidikan setelah dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) serta temuan bukti permulaan," kata Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Mustijat Priambodo di Tulungagung, Selasa (10/10/2017), seperti dilansir Antara.

Hingga berita ini diunggah, polisi setempat belum menetapkan tersangka. Meski begitu, polisi sudah mengantongi satu nama sebagai terlapor, yakni Suprapto, yang menjabat Kades Sumberingin Kulon.

Sehari sebelumnya, pihak Satreskrim Polres Tulungagung melakukan gelar perkara. Hasilnya disimpulkan, mengarah adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan DD dan ADD selama periode 2015-2016.

Beberapa temuan dugaan penyimpangan teridentifikasi pada proyek pembangunan fisik, seperti pembangunan sanitasi lingkungan, gorong-gorong, plengsengan dan sebagainya.

Selain itu, dugaan penyimpangan juga terjadi pada program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan membuat genting batu-bata, peternakan dan perikanan.

"Karena ada laporan, maka kami wajib menindaklanjuti," kata Mustijat.

Mustijat menjelaskan, DD dan ADD merupakan program yang bersumber dari APBN sehingga penggunaannya wajib disertai surat pertanggungjawaban (SPJ) serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

"Masalahnya LPJ yang dilakukan terlapor kades ini tanpa melibatkan tim," paparnya.

Saat ini, petugas masih melakukan pemeriksaan kepada dua orang, yakni Kaur Pembangunan Desa, Triono (41), yang juga sebagai pelaksana kegiatan dan Kaur Keuangan, Marsono (43),  yang waktu itu sebagai bendahara tim pemegang kekuasaan dan pelaksana teknisi pengelolaan keuangan desa, namun mengundurkan diri di awal pelaksanaan program.

Mustijat belum merinci perkiraan kerugian negara akibat dugaan penyimpangan DD dan ADD 2015-2016 tersebut.Dikatakan, untuk menentukan berapa kerugian polisi masih akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). (sumber: antara)